Perjalanan dinas lpdb. Apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD; 3. Perjalanan dinas lpdb

 
 Apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD; 3Perjalanan dinas lpdb ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait biaya perjalanan dinas para pegawai negeri sipil pada 2024

21. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju negara lain dan kembali ke daerah. (2)Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau. Wilayah Perjalanan dinas menurut wilayah negara tujuan perjalanan dinas, dalam negeri atau luar negeri. Pasal 6 (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Kementerian. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju. Izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Sekretariat Negara. Perjalanan Dinas Berbasis Web. 200. 785, 2020 KEMENSESNEG. Komputer dan printer 3. 9) Perjalanan dinas karena mengikuti tender 10) Perjalanan dinas karena mengikuti rapat umum pemegang. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Adi Nugraha, M. mengikuti pendidikan dan pelatihan; Pasal 6 (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPDScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan √ √ √. 05/2008. 1 Efektivitas Kebijakan13. 1. SOP ini menjelaskan tentang proses Penerbitan SPP Perjalanan Dinas dengan mekanisme langsung (LS) sebelum pelaksanaan. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. Romauli Sitinjak Nip. ADVERTISEMENT. PT PLN (PERSERO) PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR: 0314. peraturan bupati (perbup) tentang pedoman perjalanan dinas bagi pejabat daerah, ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara serta pihak lain di lingkungan pemerintah kabupaten sambasPerjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, makajarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan kedaerah selanjutnya. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 1. 0, membawa masyarakat ke babak baru yaitu Society 5. 26. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Mulawarman No. Kemenkeu luncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas e-Perjadin. Sedangkan untuk pejabat eselon II ke atas, menerima uang harian tambahan atau uang. No. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. Dinas Koperasi UKM Sumut peringkat lima dalam PL-KUMKM nasional. Sementara, untuk di dalam kota lebih dari 8 jam, maka uang harian perjalanan dinas sebesar Rp 210. Koper ini juga menyediakan kompartemen laptop hingga 16 inch, cocok untuk kamu yang ingin melakukan perjalanan dinas ke. TINJAUAN PUSTAKA 2. surat persetujuan Perjalanan Dinas; c. Pengertian Perjalanan Dinas. Situs resmi Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara dengan alamat Silahkan mengisi formulir aduan yang telah disediakan kemudian klik Kirim. Mulai dari PNS dan ASN, PPPK, hingga tenaga honorer. SK LAMP IIb PERUB PERJAL 18844-440-2014. 19. perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Bengkayang meliputi lbu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; danPerjalanan Dinas (SPPD), yaitu surat pengantar yang dibuat ketika pegawainya akan melakukan perjalanan dinas ke kota tertentu. Pasal 6 (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. 05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak di DalamPERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. Undang-Undang 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 1. 15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Wahyudi Anzhori PAP 14 B (14080314056) 4. sambas : 21 hal. 000 3 Eselon III/Gol IV 140. Sudarmono 2. Keduanya adalah Amri Cahyadi dan Hendra Appolo. A. "LPDB-KUMKM terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia, dan eLPDB adalah salah satu langkah konkret dalam mewujudkan hal itu,". pembuatan surat perjalanan dinas PT ASABRI. SK LAMP 1 PERUB PERJAL 18844-440-2014. perjalanan dinas Pelaksana Pclaksana Kasubag Kasi Umpeg Staf Sekretari at Staf Mutu Baku Waktu 10 10 Menit 15 Menit 30 Menit 15 Menit 15 Menit Ket 12 BPBD Persyaratan Nota Dinas dari SPPD yang disetujui Bupati Output 11 Data wilyah rawan Kepala Bidang bencana di Kab. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. Sep 10, 2023 · Pengertian Tenaga Non-ASN. 1 1. A. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Supomo. Berikut adalah bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus disiapkan dan dilampirkan: Surat Tugas (Pelaksanaan SPD Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam Harus Dibuatkan Surat Tugas atau Penyebutan Sejenis Lainnya) SPD (Surat Perjalanan Dinas) Kuitansi. 19 Tahun 2022 PDLN. a. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS. ooo,- No 1 2 Jabatan Walikota Wakil Walikota (Jang Penginapan/hari 2. Lembaga ini diberikan mandat oleh kementerian Koperasi dan UKM untuk mendistribusikan dan mengelola dana APBN yang diperuntukkan khusus pelaku koperasi maupun. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. LAPORAN PERJALANAN DINAS Dari Kepada Tembusan Tanggal 1. J. Undang-Undang 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturna Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. 40) Tidak perlu diisi/ dikosongkan. REFERENSI a. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. Ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf d diubah dan diantara huruf c dan d sisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1 sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perjalanan Dinas Mekanisme Langsung Setelah Perjalanan Dinas No. Kemudian, ada juga penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas). a. Selain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Strategi Perjalanan Dinas berdasarkan aturan terbaru. Perjalanan Dinas Pindah; 6. mengikuti √ √ √ Maksimal 2 (dua) hari i. Menurut Yatimah (2013:244) berdasarkan sarana transportasi yang digunakan, perjalanan dinas pimpinan dapat dibedakan menjadi tiga macam,. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. perjalanan dinas oleh PNSNonEselon (PNSgolonganIV, golonganIII, golonganII dan golonganI); d. Namun demikian, Menko Airlangga terus mendorong kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 5,5 persen pada 2024. Perjalanan Dinas ke luar negeri. berikut ini kami bagikan. Government Action. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Lumpsum. 0. 2022. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 dibagi menjadi dua gelombang. Dalam acara perpisahan bertajuk "Terima Kasih Jakarta" di Balai Kota, Anies melepas tugasnya sebagai gubernur dengan senyum lebar. Perjalanan Dinas Luar Negeri. JAKARTA, KOMPAS. II. b. kebijakan standar biaya perjalanan dinas yang lebih efektif dan menunjang pencapaian kinerja K/L. Oct 13, 2022 · Dasar Hukum. LAPORAN PERJALANAN DINAS 6. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan perjalanan dinas pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kondisi lapangan terkait proses dan progres kegiatan lapangan (20%), peningkatan kapasitas pelaku lapangan terkait dengan bidang Keahlian (30%) dan pelaksanaan bidang Keahlian (50%), dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. 13. [2] Peti, S. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. perjalanan dinas yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. LPDB-KUMKM akan membuka rekrutmen calon penyelenggara Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2024 pada 2 Oktober hingga 2 Desember 2023. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK. Pelaksana SPD adalah. detasering di luar Tempat Kedudukan; b. 15. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota. 2, Pelaksana Perjalanan Dinas adalah pihak yang mendapat penugasan dari Pemberi TugasStrategi Perjalanan Dinas berdasarkan aturan terbaru. Diagram Alur untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut : 6. Judul. Diagram Alur untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut : 6. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir. 32. Efektif. Tempat berangkat b. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki satuan kerja yang bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal, tugas LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut: Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; Perjalanan Dinas Jabatan untuk. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Bali, atas(I) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Bagi ASN, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri yang terdiri atas9: 1. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun 2023 ini target penyaluran yang diberikan oleh pemerintah. Dasar : Surat Perintah Tugas Kepala UPT Puskesmas Kuok Nomor : 445/PKM-KUOK/ /2023/ Tanggal : . 19. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. ABSTRAK: bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap/ pihak lain dan untuk melaksanakan ketentuan. 00 Take off menuju Singapura. Feb 20, 2015 · Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. A. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan ketentuan jarak antara Tempat Kedudukan dan Tempat Tujuan sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer, kecuali untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh: a. Jenis. II. BAB III KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan Dinas, terdiri: a. Alhamdulillah Perjalanan Dinas 3 hari Jakarta - Sukabumi Terimakasih LPDB - KUMKM atas kerjasama & kepercayaanya telah memilih @khanzaholiday Info pemesanan Telp/WA : 0813-1341-9801 Follow :. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah kegiatan dinas mengunjungi suatuSementara untuk di dalam kota lebih dari 8 jam, maka uang harian perjalanan dinas PNS yang didapatkan sebesar Rp 230. 19880316 201101 2 002 LAPORAN PERJALANAN DINAS. Surat Edaran ini ditujukan agar perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Kernen PPPA dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonornis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 2 1. (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Pelaksana Perjalanan Dinas d alam P eraturan Bupati ini meliputi : a. Bentuk. PERJALANAN DINAS LAMBANG DAERAH Lembar ke : 1, 2 Kode No. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. 24 jam dihitung 1 (satu) hariDinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau c. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, yaitu. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturna Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. Haryono Kav. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK. 5. Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. 1. Perbaikan juga dilakukan di sisi tata kelola kearsipan yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Wakil Presiden. com - Upaya mitigasi dampak penyebaran Covid-19, khususnya yang dirasakan koperasi, terus diupayakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan perjalanan dinas pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kondisi lapangan terkait proses dan progres kegiatan lapangan (20%), peningkatan kapasitas pelaku lapangan terkait dengan bidang Keahlian (30%) dan pelaksanaan bidang Keahlian (50%), dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Perjalanan Dinas ke luar negeri. 11/2008; PMK No. Surat Tugas Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Maros, Nomor : 094/14/kesbang, tanggal 30. Menginap selama lebih dari 14 (empat belas) hari, sampai 30 (tiga puluh) hari dibayarkan 75% (tujuh puluh lima. 1 Jl. Perjalanan Dinas. 15-14. Kemudian platform lainnya adalah Transaksi Cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan menggunakan Cash Management System. 2. Untuk bisa melakukan klaim reimbursement uang harian perjalanan dinas, karyawan akan membuat laporan berdasarkan format berikut: Heading: berisi tanggal, nama penulis, nama penerima. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Manajer Umum. Perjalanan dinas menurut wilayah negara tujuan perjalanan dinas,dalam negeri atau luar negeri. Maksud : Bimtek konsolidasi laporan keuangan BLUD, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Keuangan SKPD serta atas temuan BPK terkait pertanggungjawaban. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. Tiket pesawat adalah dokumen yang berisi informasi tentang jadwal penerbangan dan tempat duduk yang telah dipesan oleh. Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan. Soal Kasus Pt Fadali. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. g. Aplikasi Perjalanan Dinas LPDB KUMKM. Perjalanan Dinas luar daerah, yang terdiri atas: 1. ooo,- 750. Nomor 14 Tahun 2017; dan c. peraturan bupati (perbup) no. meningkatkan atmosfir akademik. 05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. Pelaksanaan seleksi administrasi: 2-10 Juni 2021. Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka: a. Mencabut : PERBUP Kab. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. Maksud Perjalanan Dinas : Penyuluhan Kesehatan di Posyandu 3. B03/KU/SK/2015 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Pengemudi dilingkungan ITB. Nov 1, 2023 · Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berinovasi dalam memperkuat perannya dalam mendukung sektor koperasi di Indonesia. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Nama Pegawai yang diperintah 3. 1. Selain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. mengikuti pendidikan dan pelatihan; Pasal 6 (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPDSedangkan untuk CMS adalah inovasi LPDB-KUMKM dari sisi keuangan untuk mendukung transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan CMS. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. , & Siti, A.