Link bantuan terkait aplikasi : Helpdesk Divisi TSI. BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS DAN CPNS. Terkait tidak akuntabel perjalanan dinas tersebut terjadi di beberapa. Bebanga 4. Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah. Selama satu dekade perjalanan LPDP, pemerintah konsisten menyisihkan anggaran untuk dikelola dalam Dana Abadi yang totalnya kini telah mencapai Rp119,1T. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK. (5) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjunganPERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang : a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati: a. 1. Indonesia, Kabupaten Dairi. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,294 triliun kepada 163 mitra sampai dengan 19 November 2021. Tiket pesawat adalah dokumen yang berisi informasi tentang jadwal penerbangan dan tempat duduk yang telah dipesan oleh. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. PANGKALPINANG, KOMPAS. 000. 9. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal: Kebijakan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2022. SPPD rutin diberikan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran rutin. Ketentuan Lain Perjadin LN. 4 Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan/pegawai suatu. ac. Biaya Uang Harian. Dokumen: final Br HK PERUBAHAN PERJALANAN DINAS 2014. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita NegaraPerjalanan Dinas LN. perjalanan dinas oleh Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati); b. Surat Edaran ini ditujukan agar perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Kernen PPPA dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonornis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pengertian Perjalanan Dinas • Perjalanan bermakna suatu kegiatan berpergian ke suatu tempat. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Manajer Umum. Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan. Ketentuan Umum, beberapa hal yang dimaksud dalam peraturan ini; 2. pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada APBD. Perjalanan Dinas Jabatan untuk pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa system perjalanan dinas yang memiliki masalah pada saat proses pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) yang memerlukan waktu lama (Kurang lebih satu bulan) karena distribusi dan verifikasi persetujuan atasan yang melewati beberapa atasan, serta bertambahnya dokumentasi. Selasa, 5 Mei 2015 01:02 WIB(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi : a. Perjalanan Dinas Luar Negeri. Perjalanan dinas menurut wilayah negara tujuan perjalanan dinas,dalam negeri atau luar negeri. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Pasal 3Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh penyelenggara negara baik pusat maupun daerah karena berbagai kepentingan antara lain, studi komparasi, rapat, seminar, diklat dan berbagai kegiatan lainnya. d. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 05 April 2023 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Institut Teknologi Bandung PTNBH. com-Sebanyak dua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi tunjangan perjalanan dinas. 000, untuk perjalanan dinas di dalam kota di atas 8 jam Rp210. 1. Kemudian, ada juga penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi. KBRN, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berJENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : a. LPD Perjalanan Dinas. Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo mengatakan, penyaluran dana bergulir melalui dua skema yakni pola. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. perjalanan dinas oleh PNS yang menduduki jabatan struktural (Eselon Eselon 111, Eselon IV dan Eselon V); c. ID - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo berbagi cerita tentang bagaimana ia menggawangi seluruh kegiatan di Lembaga tersebut se-transparan mungkin, sehingga bisa disebut LPDB-KUMKM menjalankan Sistem Manajemen Anti Korupsi. Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Perjalanan dinas dengan sumber dana APBN/APBD menjadi isu dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam banyak. 22. (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju di Luar Kabupaten Rokan Hilir dan kembali ke tempat kedudukan semula. Pertama, pola konvensional (koperasi sektor riil dan simpan pinjam) dengan tarif. bahwa agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan WakilSURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1 Pejabat yang berwenang memberi perintah 2 Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan 3 a. Sedangkan untuk CMS adalah inovasi LPDB-KUMKM dari sisi keuangan untuk mendukung transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan CMS. Galung, Kel. Surat Tugas adalah naskah dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan. ID - JAKARTA. No. Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. 15. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sehingga saat hari keberangkatan, kamu benar-benar siap melakukan pekerjaan yang cukup. 11/2005; Permensekneg No. 9. KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang organisasi dab Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan. Perjalanan Dinas Mutasi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Mutasi. 164/PMK. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu. layanan website : melalui portal pengaduan SP4N-LAPOR dan PRO Denpasar pengaduan. 10. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara RepublikPERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. Jul 24, 2022 · Hingga awal Juli 2022, Indonesia tercatat memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang, dan volume usaha yang mencapai Rp163,45 triliun. 9) Perjalanan dinas karena mengikuti tender 10) Perjalanan dinas karena mengikuti rapat umum pemegang. Lokasi Perjalanan : Posyandu Aster, Lingk. Download SBM 2021 Dowload Standar Biaya Keluaran 2021 Lihat juga: SBM 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK. lpdb. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Supomo. 34,42 trilyun, 2017 sebesar Rp. 11/2005; Permensekneg No. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,294 triliun. Keputusan Rektor ITB Nomor 585/I. Ke a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara. Disuntik Modal LPDB-KUMKM, KSPPS Al Huda Wonosobo Catatkan Total Asset Rp151 Miliar. Dokumen: final Br HK PERUBAHAN PERJALANAN DINAS 2014. 19880316 201101 2 002 LAPORAN PERJALANAN DINAS. Tenaga non-ASN adalah salah satu sebutan untuk status kepegawaian di lingkungan kerja pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. . perjalanan-dinas. Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap dan Pihak Lain. TEMPO. BANGKAPOS. BAB III KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan Dinas, terdiri: a. Deskripsi: a. ABSTRAK: a. CO. Proposal LPDB (2) Nasleem Mdr. Link bantuan terkait aplikasi : Helpdesk Divisi TSI. I. 000. Perjalanan Dinas luar daerah di luar pulau jawa; c. LPDB-KUMKM akan membuka rekrutmen calon penyelenggara Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2024 pada 2 Oktober hingga 2 Desember 2023. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri. 000. Beranda. Pelaksanaan. Jabatan c. Mencabut : PERBUP Kab. kebijakan standar biaya perjalanan dinas yang lebih efektif dan menunjang pencapaian kinerja K/L. denpasarkota. 11. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 1. DASAR. 37, 5 HLM. 200. Apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD; 3. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di luar Kementerian/Lembaga atas beban anggaran Kementerian. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun 2023 ini target penyaluran yang diberikan oleh pemerintah kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 1,8 triliun. d. (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. ID - JAKARTA. PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN Revisi Tanggal : : 30 Desember 2010 Nomor Halaman : : DPC12-0022 1 dari 3. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Dengan menggunakan : b. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBATALAN l. Deskripsi: a. "Dari sisi tata kelola kearsipan kami juga melakukan pembenahan dengan menandatangani Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Perjalanan Dinas adalah kegiatan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN atas perintah . Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; Mengingat : 1. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M. Kalimantan Selatan No. (1)Perjalanan dinas termaksud padal pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu: a. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini. Menimbang : a. Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. 539. 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) diubah sebagai berikut: 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. com - Hingga akhir tahun 2019, realisasi penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan. KBRN, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berKBRN, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berSyarat administrasi menurut Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Indonesia. Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkup Pemerintahan Daerah Perjalanan dinas luar negeri untuk pejabat/pegawai pemerintah daerah diatur tersendiri dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerianb. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakanSelama perjalanan dinas ke luar negeri, paspor harus dibawa dan disimpan dengan aman untuk menghindari kehilangan atau pencurian. 32. √ √ √ 2 (dua) hari - d. (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”, sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1) Pelaksana yang melakukan perjalanan dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas (Kwitansi/Rincian Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, ST, SPD rampung, tiket PP, boarding pass PP, kwitansi hotel, dan laporan perjalanan dinas) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan. Perjalanan dinas secara prinsip harus dilakukan secara selektif, mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan. Aplikasi Perjalanan Dinas LPDB KUMKM. 2021 © GeoDinas by DIVISI TSI - LPDB KUMKMLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berinovasi dalam memperkuat perannya dalam. · Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 000 5 Staf / Gol II dan I 100. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Tingkat menurut peraturan perjalanan KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 4. a) PMK Nomor 49/PMK. Perjalanan dinas diberikan biaya-biaya sebagai berikut: uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang. melakukan pencarian data, pelaksanaan kegiatan, ABSTRAK: bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 40 kilometer atau yang menyeberangi/melewati laut/selat. Setiap perjalanan dinas sekecil apapun lingkupnya harus dilaksanakan dengan profesional agar mendapatkan hasil yang masksimal. Authors list. 00 Take off menuju Singapura. Pasal 6 (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yangPrinsip Perjalanan Dinas. Paser No.